Pengamat Militer Pertanyakan Wacana Percepatan Pensiun Panglima TNI \\\\\\\\\\\\\\\’demi\\\\\\\\\\\\\\\\\’ Pengamanan Pemilu

Posted by

Wacana percepatan pensiun Panglima dan Pengamanan Pemilu mendapat sorotan dari sejumlah pengamat.

Isu itu disebut dimunculkan sebagai dalih bagi upaya pencopotan Panglima TNI Yudo Margono.

“Jangan-jangan ini hya upaya untuk melakukan pemakzulan terhadap Panglima TNI Yudo Margono yang terkenal “tegak lurus” dalam sikap dan prinsipnya,” kata pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, kepada wartawan, beberapa hari lalu.

Connie pendukung pernyataan Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto dan politisi yang beberapa waktu lalu mengatakan bahwa tidak ideal bila Panglima TNI dan KSAD pensiun di saat tahapan kampanye Pemilu sudah berlangsung.

“Indikator Bahwa Pilpres tidak aman jika tidak ada atau ada percepatan pergantian Panglima TNI apa?” Kata Connie Ragi.

Alih-alih masa pensiunnya dipercepat seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lemhanas, Connie berpendapat bahwa sebaiknya masa jabatan Panglima TNI diperpanjang saja.

“Perpanjangan Panglima TNI adalah keniscayaan untuk keamanan Pilpres selain juga menuntaskan warisan Presiden tentang visi misi Poros Maritim Dunia dalam segala pertahanan pertahanan dan peta jalan Alutsista hingga gelar postur serta doktrin,” beber Connie.

Sedangkan untuk KSAD, menurutnya tidak masalah bila memang diganti atau tetap dipensiunkan pada November mendatang.

“Untuk KSAD tidak ada urgensinya, sehingga Kasad segera dapat bergulir ke tangan Pak Maruli atau siapa yang dijalankan Panglima TNI,” kata Connie.

Info lebih lanjut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di KSAD Jenderal Dudung Abdurachman masing-masing akan memasuki usia pensiun 58 tahun pada 26 November 2023, dan 19 November 2023 ada dalam tahun politik dan masa kampanye Pemilu 2024 –maka bilamana diganti, in is hal biasa .

Termasuk, umpamanya, memperpanjang masa jabatannya, juga halbiasa. Karena juga pernah terjadi dalam perjalanan sejarah, di mana masa jabatan Panglima TNI diperpanjang.

Jenderal TNI Endriartono Sutarto adalah contoh seorang Panglima TNI yang masa jabatannya diperpanjang.

Jenderal TNI Endriartono Sutarto keburukan era kepemimpinan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, sedianya pensiun pada 2006 atau di era Presidenke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Usulan penambahan jabatannya disetujui DPR, maka Jenderal TNI Endriartono Sutarto baru pensiun pada tahun 2007, dalam usia 59 tahun.

Pengajar Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menambahkan bahwa perpanjangan masa jabatan Panglima TNI itu bisa saja terjadi, tergantung pada keputusan selalu Panglima Tertinggi.

“Yang kuasa bisa memperpanjang itu di Jokowi,” kata Ujang.

Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas oleh Presiden Indonesia dan Presiden Joko Widodo.

“Misalkan (demi) stabilitas politik gitu ya bisa diperpanjang, masyarakat tergantung dari Presiden kebijakan presiden begitu”, tulis Ujang lagi.

Secara turan, yakni UU TNI, masa jabatan panglima memang ada batasnya. Oleh karena itu, kalaupun ada perpanjangan masa jabatan, itu adalah pertimbangan politis di presiden dan persetujuan mendapat DPR.

Sementara pengamat militer, Ngasiman Djoyonegoro mengatakan, ” Perpanjangan adalah murni keputusan politik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan presiden sebagai pimpinan tertinggi. “

“Ideal atau tidaknya perpanjangan masa jabatan lainnya tergantung sepenuhnya dari pertimbangan presiden, apakah Pemilu 2024 atau hal bisa jadi pertimbangan,” pungkas Ngasiman.

Dikutip dari Kompas, beberapa waktu lalu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyepakati bahwa masa pensiunnya Yudo Margono dan Dudung Abdurachman tidak ideal karena mepet dengan kampanye Pemilu 2024.

Idealnya, menurut Andi, pergantian kedua pejabat itu dilakukan tiga bulan sebelum kampanye pemilu karena hal itu berkaitan dengan pengamanan pesta demokrasi tersebut.

“Tidak ideal Karena kedua pejabat bintang empat itu pensiun pada saat kampanye pemilu sudah berlangsung, sudah dilakukan. Ya idealnya pergantiannya tiga bulan sebelum kampanye pemilu mulai karena kemudian harus terlibat dalam pengamanan operasi,” ujar Andi dalam acara forum komunikasi Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (2/2/2023).

Oleh karena itu, Andi menyarankan agar Mabes TNI di Mabes AD segera menyiapkan transisi kepemimpinan dari sekarang.

Adapun tahapan campanye Pemilu 2024 closing date adalah November 2023 dan akan berlangsung hingga 10 Februari 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *